PGRI Semakin Dibenci, Semakin Abadi: Analisis Kekuatan PGRI dalam Dinamika Profesi Guru Indonesia

Oleh: Dr. Wijaya Kusumah, M.Pd

Pendahuluan

Organisasi profesi yang besar tidak pernah lahir dari kenyamanan, tetapi dari tuntutan sejarah. Demikian pula Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berdiri 25 November 1945 sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi martabat profesi guru pada masa pasca-kemerdekaan.

Dalam perjalanan lebih dari tujuh dekade, PGRI menghadapi kritik keras, resistensi, bahkan kebencian dari sebagian anggotanya sendiri. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, serta ekspektasi profesional terhadap guru.

Namun ada tesis menarik yang justru terbukti sepanjang sejarah:

semakin PGRI dibenci, semakin ia abadi.

Artikel ini menelaah alasan mengapa kritik terhadap PGRI justru memperkuat eksistensinya.

Ekspektasi Tinggi terhadap Organisasi Profesi

Sebagai organisasi profesi terbesar di Indonesia, PGRI memikul beban ekspektasi yang tidak proporsional. Guru ingin organisasi ini mampu menyelesaikan persoalan kompleks seperti:

• tunjangan profesi,
• perlindungan hukum,
• penyelesaian status guru honorer,
• keberpihakan dalam kebijakan pendidikan,
• peningkatan kompetensi,
• perlindungan profesi di tengah kriminalisasi guru.

Ketika ekspektasi tidak dipenuhi secara cepat, maka kekecewaan berubah menjadi kritik. Di titik ini muncul anggapan bahwa PGRI tidak bekerja, padahal sebagian besar proses advokasi berlangsung dalam mekanisme formal yang tidak tampak di media publik.

Kerja Advokasi yang Tidak Selalu Terlihat

Salah satu alasan mengapa PGRI kerap disalahpahami adalah sifat kerjanya yang lebih banyak berlangsung di ruang diskusi, rapat, lobi kebijakan, dan komunikasi antar lembaga. Pekerjaan yang bersifat teknokratis ini tidak mudah ditampilkan di media sosial.

Akibatnya, sebagian guru menilai PGRI pasif, padahal pergerakan organisasi tidak selalu tampak di permukaan. Dalam berbagai kasus kriminalisasi guru, misalnya, intervensi PGRI terjadi melalui:

• pendampingan hukum,
• fasilitasi pengacara,
• komunikasi dengan kepolisian,
• negosiasi penyelesaian,
• pendampingan moral bagi keluarga.

Proses-proses ini sering kali berlangsung intens dan melelahkan, tetapi tidak terlihat secara publik.

Keragaman Anggota dan Tantangan Representasi

Dengan jutaan anggota dari berbagai provinsi, PGRI menghadapi tantangan besar dalam menyatukan kebutuhan yang berbeda. Apa yang dianggap prioritas oleh daerah perkotaan, belum tentu selaras dengan kebutuhan di daerah 3T.

Keragaman ini membuat PGRI tidak mungkin memuaskan semua pihak. Kritik pun menjadi konsekuensi logis dari organisasi besar.

PGRI Sebagai Institusi Advokasi

Dalam banyak kasus, PGRI menjadi benteng terakhir ketika guru menghadapi masalah hukum. Rekam jejak advokasi menunjukkan bahwa PGRI konsisten hadir mendampingi guru yang:

• dilaporkan wali murid,
• dipukul atau dianiaya,
• difitnah,
• dikriminalkan karena mendisiplinkan siswa.

Fungsi advokasi inilah yang menjadi pilar penting dalam mempertahankan martabat profesi guru. Keberadaan PGRI sebagai "payung hukum" menjadikan organisasi ini tetap relevan meskipun diterpa kritik.

Komentar Penulis: Kritik sebagai Energi Perubahan

Sebagai bagian dari organisasi, saya sering mengingatkan bahwa kritik harus dipandang sebagai sumber energi, bukan ancaman. Saya menyampaikan:

“Kritik adalah vitamin bagi PGRI. Kritik menjaga organisasi ini tetap hidup dan adaptif.”

Tanpa kritik, organisasi profesi mudah mandek. Dengan kritik, organisasi terdorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pelayanan anggota, serta meningkatkan transparansi.

Mengapa PGRI Tetap Bertahan?

Ada beberapa alasan teoretis mengapa PGRI justru semakin kokoh meski sering dibenci:

1. Legitimasi Sosial Tinggi

PGRI memiliki legitimasi historis, kultural, dan emosional yang kuat. Identitas PGRI melekat dalam perjalanan pendidikan Indonesia.

2. Fungsi Institusional yang Tidak Tergantikan

Tidak ada organisasi profesi guru lain yang mampu menyamai skala kerja PGRI dalam advokasi hukum, diplomasi kebijakan, dan pembinaan profesi.

3. Jaringan Struktural hingga Level Daerah

Dari tingkat nasional hingga kecamatan, PGRI menghadirkan ruang representasi yang luas.

4. Cinta Sunyi Guru

Meski keras mengkritik, banyak guru tetap bergantung pada PGRI saat menghadapi persoalan nyata.

Inilah paradoks organisasi: dibenci di permukaan, dicintai di kedalaman.

Penutup

Dalam relasi antara organisasi dan anggotanya, kritik adalah mekanisme penyempurnaan. PGRI bukan organisasi tanpa kekurangan. Namun sejarah menunjukkan bahwa kritik justru membuat PGRI semakin dewasa dan relevan.

Semakin PGRI dibenci, semakin abadi ia berada dalam sejarah pendidikan Indonesia.